Di akhir masa jabatannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat keputusan mengejutkan dengan membentuk korps khusus pemberantasan korupsi di Polri.
Kebijakan ini menimbulkan beragam reaksi, terutama karena publik mempertanyakan mengapa bukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diperkuat.
Dalam wawancara terbaru, Ari Dwipayana, Staf Khusus Presiden, menjelaskan alasan di balik langkah strategis ini.
Menurut Ari, pembentukan korps ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi di lingkungan penegak hukum.
“Penegakan hukum butuh SDM unggul dan format kelembagaan yang lebih kuat,” ungkap Ari.
Dengan adanya unit ini, diharapkan proses pemberantasan korupsi tidak hanya lebih efektif tetapi juga lebih konsisten dalam penerapannya.
“Ini respons atas kebutuhan untuk memaksimalkan fungsi Polri dalam pemberantasan korupsi,” tambahnya.
Kebijakan tersebut juga mencerminkan keinginan pemerintah agar lembaga-lembaga hukum bekerja lebih sinergis.
Timbul kritik terkait mengapa KPK tidak diprioritaskan dalam upaya penguatan ini. Ari menjawab bahwa seluruh lembaga penegak hukum harus diperkuat secara bersamaan.
“Tidak cukup hanya satu lembaga. Semua instrumen, baik Polri, KPK, maupun Kejaksaan, harus bekerja bersama untuk pemberantasan yang efektif,” tegasnya.
Dia menggambarkan sinergi ini seperti sapu lidi yang hanya bisa berfungsi maksimal saat terikat erat.
