JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut secara normatif, usulan menjadikan Presiden ke-2 RI, Soeharto sebagai pahlawan nasional sudah memenuhi syarat.
Menurutnya siapa pun nama yang diusulkan memang memiliki kelebihan maupun keikurangan.
Mensos Saifullah Yusuf bilang nama Soeharto sudah beberapa kali diusulkan menjadi pahlawan nasional.
Namun ketika itu menemui kendala karena adanya Tap MPR soal korupsi, kolusi dan nepotisme.
Namun setelah Tap MPR tersebut dicabut, usulan Soeharto sebagai pahlawan sudah memenuhi syarat normatif.
Menurutnya pemerintah akan mendengarkan berbagai pendapat. Namun juga menimbang kebaikan dari Presiden Kedua RI Soeharto.
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, KontraS menolak pemberian gelar pahlawan kepada Presiden ke-2 Soeharto.
Menurut Kontras, pemerintahan di era Soeharto terjadi banyak kasus pelanggaran HAM berat dan juga masifnya kasus korupsi, kolusi dan nepotisme.
Kontras menilai selama era kepemimpinan Soeharto terjadi banyak kejahatan negara terhadap warga negara. Selain itu marak kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Kontras menilai jika Soeharto diberi gelar pahlawan, maka akan ada upaya lain menghentikan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat karena sosok yang kontroversial justru mendapat gelar pahlawan.
Baca Juga Usul Presiden ke-2 Soeharto Diberi Gelar Pahlawan Nasional, Apa Pertimbangannya? di https://www.kompas.tv/nasional/589184/usul-presiden-ke-2-soeharto-diberi-gelar-pahlawan-nasional-apa-pertimbangannya
#soeharto #pahlawannasional #kontras
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/589192/tolak-beri-gelar-pahlawan-nasional-pada-presiden-ke-2-soeharto-kontras-banyak-kasus-ham-dan-kkn
