KOMPAS.TV - Unjuk rasa menjadi gambaran betapa kecewanya rakyat kepada negara dan wakil rakyat. Karena di saat ekonomi tidak baik-baik saja, PHK di mana-mana, biaya hidup tinggi, DPR yang notabene adalah wakil rakyat justru mendapat tunjangan fantastis.
Lalu, akankah kebijakan gaji dan tunjangan ini bisa dikaji ulang? Dan benarkah demo DPR juga sebagai kritik karena DPR tidak bersuara keras terhadap polemik kebijakan pemerintah dikarenakan semua parpol sudah satu gerbong dengan pemerintah?
Kita bahas soal ini bersama sejumlah narasumber: ada pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno dan Ketua PBHI, Julius Ibrani. Sementara itu, melalui sambungan telepon, anggota DPR RI Fraksi PDIP, Andreas Hugo Pareirra.
Baca Juga Pajak Cekik Rakyat, Tunjangan DPR Naik: Begini Kritik Warga hingga Tanggapan 'Kocak' Anggota Dewan di https://www.kompas.tv/nasional/613153/pajak-cekik-rakyat-tunjangan-dpr-naik-begini-kritik-warga-hingga-tanggapan-kocak-anggota-dewan
#adiprayitno #dpr #tunjangandpr #pdip
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/613919/adi-prayitno-politikus-pdip-phbi-soal-aksi-rakyat-tolak-tunjangan-dpr-naik-dampak-elit-1-gerbong
