JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjawab polemik ini dan bilang tunjangan rumah DPR sebesar Rp50 juta hanya sampai Oktober 2025.
Sementara Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Julius Ibrani, mengatakan tetap saja tunjangan rumah DPR tidak masuk logika.
Demo menolak tunjangan anggota DPR pecah di berbagai kota. Kemarin, di Medan, Sumatera Utara, mahasiswa dari berbagai aliansi menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Kota Medan. Massa menuntut anggaran tunjangan DPR dialihkan ke program yang lebih pro rakyat.
Sebelumnya, di Jakarta, demo digelar di Gedung DPR RI, Senayan, pada 25 Agustus. Demo merembet ke sejumlah kawasan di sekitar Senayan, bahkan sempat ricuh hingga polisi menembakkan gas air mata. Demo bahkan merusak sejumlah fasilitas umum.
Pecahnya demo di berbagai kota menjadi gambaran betapa kecewanya rakyat kepada negara.
Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia, Julius Ibrani, yang kami cuplik dari program Sapa Indonesia Pagi, punya pendapat. Ia bilang tunjangan rumah DPR yang fantastis tidak masuk logika.
Tunjangan mewah anggota DPR kontras dengan kehidupan masyarakat yang untuk hidup sehari-hari pun harus berusaha keras.
Lalu, apakah penolakan masyarakat atas gaji fantastis DPR bisa mengetuk nurani pemerintah dan wakil rakyat?
#tunjangandpr #dpr #demo
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/613974/tunjangan-rumah-dpr-dasco-klarifikasi-hanya-sampai-oktober-pbhi-sebut-tetap-gak-logis
