JAKARTA,KOMPAS.TV - DPR mengesahkan revisi Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Undang-undang ini menjadi landasan perubahan Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah.
Persetujuan ini diambil dalam rapat paripurna ke-4 DPR masa persidangan tahun 2025-2026 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Sahabat KompasTV, bagaimana pendapat kalian terkait berita ini, tulis di kolom komentar ya!
Baca Juga Tunjangan Rumah DPR: Dasco Klarifikasi hanya Sampai Oktober, PBHI Sebut Tetap Gak Logis di https://www.kompas.tv/nasional/613974/tunjangan-rumah-dpr-dasco-klarifikasi-hanya-sampai-oktober-pbhi-sebut-tetap-gak-logis
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/613985/tok-dpr-sahkan-ruu-haji-jadi-uu-bp-haji-kini-kementerian-haji-dan-umrah
