JAKARTA, KOMPAS.TV - Aksi yang berlangsung pada Kamis (28/08/2025) kemarin diikuti peserta demo dari buruh dan juga mahasiswa.
Massa buruh datang dari sejumlah wilayah di sekitar Jakarta, seperti Karawang, Bogor, Bekasi, Depok, dan Tangerang.
Massa buruh mengusung isu utama penghapusan sistem outsourcing dan juga tolak upah murah.
Buruh juga menuntut kenaikan upah minimum tahun 2026 sebesar 8,5 sampai 10,5 persen.
Untuk mengamankan unjuk rasa di depan gedung DPR, sebanyak 4.969 personel gabungan diterjunkan.
Namun, jelang malam, aksi demonstrasi berujung ricuh. Pendemo dipukul mundur polisi ke sejumlah titik di sekitaran Senayan.
Meski telah dipukul mundur, namun sejumlah pendemo sempat bertahan di kawasan Jalan Asia Afrika, Senayan, pada Kamis (28/08/2025) malam.
Di sisi lain, di dalam gedung DPR situasinya lengang.
Hal itu buntut dari adanya surat edaran dari Sekretariat Jenderal DPR tentang imbauan work from home (WFH).
Surat edaran menyebut penyesuaian pembagian sistem kerja work from office dan work from home pada tanggal 28 Agustus 2025 bagi pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI.
Salah satu poinnya, pegawai yang tidak memiliki penugasan langsung diberikan fleksibilitas untuk melaksanakan tugas kedinasan dari kediaman.
Sementara itu, Istana melalui Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi merespons aksi unjuk rasa di sekitar gedung DPR.
Mensesneg bilang, masyarakat punya hak untuk menyampaikan aspirasi dan dipersilakan disampaikan dengan cara apa pun.
Namun, penyampaian aspirasi sebaiknya tidak sampai mengganggu fasilitas umum.
Baca Juga Rantis Tabrak Ojol hingga Tewas, 7 Anggota Brimob Terbukti Langgar Kode Etik di https://www.kompas.tv/nasional/614427/rantis-tabrak-ojol-hingga-tewas-7-anggota-brimob-terbukti-langgar-kode-etik
#demo #dpr #wfh
_
Sahabat KompasTV, apa pendapat kalian soal berita ini? Komentar di bawah ya!
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/614435/kantor-dpr-sepi-anggota-dan-pegawai-wfh-di-tengah-aksi-demo-pada-kamis-28-08-2025
